cara menambahkan backlink

Mohon baca baik-baik lalu terapkan dengan benar....
Sebuah filosofi mengatakan "Honesty is The Best Policy (Kejujuran adalah politik/strategi terbaik)", inilah yang akan kita buktikan....apakah konsep kejujuran bisa kita olah menghasilkan traffic dan popularity yang lebih hebat dari konsep rumit para expert webmaster atau pakar SEO..?...
Saya yakin bisa asal konsep ini di jalankan dengan benar...,bila ini di terapkan pada web anda sesuai ketentuan maka:
-Web anda akan kebanjiran traffic pengunjung secara luar biasa hari demi hari, tanpa perlu repot-repot memikirkan SEO atau capek-capek promosi keberbagai tempat di dunia internet.
-Web anda akan kebanjiran backlink secara luarbiasa hari demi hari, tanpa perlu repot-repot berburu link keberbagai tempat di dunia internet.
Yang perlu anda lakukan adalah ikuti langkah-langkah berikut :
1.Buat posting artikel seperti posting saya ini, atau copy-paste posting ini.Beri Judul terserah anda ( sebab itu merupakan SEO buat blog anda sendiri ).
2. Anda hanya perlu meletakkan Link-Link di bawah ini pada postingan anda.

1.http://www.barumenikah.blogspot.com/
2.http://www.invest77.com/
3.http://www.pabrikweb.blogspot.com/
4.http://www.brokerlink.info/
5.http://zona-usaha.blogspot.com/
6.http://oce-modifblog.blogspot.com/
7.http://bhegenk09.blogspot.com/
8.http://kreasi-mandiriart.blogspot.com/
9.http://blog3hari.co.cc
10.http://aulyabuanaforever.blogspot.com/

3. Anda harus mengunjungi kesetiap blog yang ada didaftar atas sekarang juga (1x saja sudah cukup)
(supaya tidak lupa)
PERATURAN :
1. Sebelum anda meletakkan Link-Link di atas di dalam postingan blog anda, silahkan anda hapus Link nomor 1, Sehingga link no 1 hilang dari daftar link dan setiap link akan naik 1 level ke atas. Yang tadinya no 2 naik menjadi no1, yang tadinya no 3 menjadi no 2, yang tadinya no 4 menjadi no 3dan seterusnya. Setelah itu masukkan Link anda pada urutan Paling bawah ( nomor 10 ).
2. Dilarang Merubah Urutan daftar link
Jika blogger yang ikut dalam konsep ini berhasil di duplikasi ole blogger lain yang akan bergabung, misalnya 5 blogger yang bergabung maka Backlink yang anda dapat adalah
Ketika posisi anda 10, jumlah backlink = 1
Posisi 9, jml backlink = 5
Posisi 8, jml backlink = 25
Posisi 7, jml backlink = 125
Posisi 6, jml backlink = 625
Posisi 5, jml backlink = 3.125
Posisi 4, jml backlink = 15.625
Posisi 3, jml backlink = 78.125
Posisi 2, jml backlink = 390.625
Posisi 1, jml backlink = 1.953.125
Dan semua Dari kata kunci yang anda inginkan, bayangkan jika itu berhasil dari segi SEO anda sudah mendapat 1.953.125yang entah dari mana asalnya yang tersebar di mana-mana. Belum lagi jika ada yang mengunjungi blog anda dari Link List di atas secara otomatis anda mendapat traffic blog juga.
Ingat Anda harus memulai dari urutan paling bawah ( no 10 ) agar hasil backlink anda Maksimal, Jangan salahkan saya jika anda tidak menjalankan konsep ini dengan benar dan Link anda tiba-tiba berada pada urutan no 1 dan menghilang pada Link daftar. Jadi mulai lah pada urutan paling akhir.( no 10 ).
ingat kunjungi 10 blog yang ada dalam daftar yang anda terima sekarang juga (supaya tidak kelupaan)
Bisakah kita berbuat tidak fair atau tidak jujur menyabotase konsep ini, misalnya "menghilangkan semua link asal" lalu di isi dengan web/blog kita sendiri...?....Bisa, dan konsep ini tidak akan menjadi maksimal untuk membuktikan Kejujuran adalah strategi/politik terbaik.....Tapi saya yakin bahwa kita semua tak ingin menjatuhkan kredibilitas diri sendiri dengan melakukan tindakan murahan seperti itu...

Patroli PSDKP Akan Dipersenjatai Senapan Mesin 12,7mm

BATAM - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera mempersenjatai kapal patroli di jajaran tenaga pengawasnya di daerah. Hal ini bertujuan untuk semakin memperkuat pengawasan laut Indonesia dari ancaman pencurian ikan dan perusakan potensi kelautan sebagaimana terjadi pada insiden Tanjung Berakit, 13 Agustus 2010 lalu.

"Sudah ada persetujuan dari Menteri Pertahanan dan dan Panglima TNI. Senjatanya dipinjamkan dari angkatan laut dan pengoperasiannya di bawah supervisi angkatan laut," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aji Sularso. Senin (23 /8/2010).

Untuk tahap pertama, 17 senjata berkaliber 12,7 milimeter telah dipasang di atas kapal patroli PSDKP. Satu kapal, satu senjata. Kapal yang dipasang adalah yang panjangnya di atas 28 meter. Namun untuk pengoperasiannya, PSDKP masih harus menunggu proses pelatihan operatornya yang diambil dari petugas pengawas PSDKP. Dalam waktu dekat, akan diselenggarakan seleksi yang dilanjutkan pelatihan operator.

Standard operation prosedure (SOP) penggunaan senjata oleh kapal patroli PSDKP telah disusun oleh TNI AL. Hal itu, termasuk dengan peminjaman senjata sampai dengan supervisi, menurut Aji, sudah di sepakati dalam nota kesepahaman antara TNI Angkatan Laut dan KKP.

Rencana mempersenjatai pengawas di jajaran PSDKP, menurut Aji, sudah direncanakan jauh hari. Insiden di Tanjung Berakit adalah bukti pentingnya perlengkapan senjata dalam patroli PSDKP.

Dalam insiden di Tanjung Berakit, Jumat (13/8), enam petugas PSDKP dari Batam dan Tanjung Balai Karimun menangkap lima kapal nelayan Malaysia yang sedang mencuri ikan di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Mereka semuanya tidak dipersenjatai.

Saat Polis Diraja Malaysia mengejar dan mendekat, petugas PSDKP terpojok. Meski berani menolak membebaskan tujuh nelayan, mereka tetap saja di bawah tekanan Malaysia yang bersenjata. Akhirnya, seluruh barang bukti, kecuali tujuh nelayan Malayisa, berhasil dibawa kabur Polis Diraja Malaysia. Bahkan tiga pengawai Satker PSDKP Batam ikut dibawa dan ditahan di Johor Bahru, Malaysia.

Kepala Satker PSDKP Batam Yulisbar, menyatakan, sudah saatnya patroli pengawasan dipersenjatai. Keamanan diri pengawas selalu berisiko setiap terjadi p enangkapan kapal asing pencuri ikan.

Sumber : KOMPAS

Markas Baru Komando Latihan Gabungan TNI di Sangatta

JAKARTA - TNI akhirnya memiliki markas komando latihan gabungan TNI yang berpusat di Sangatta, Kalimantan Timur. Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso memimpin upacara peresmian pada Jumat pekan lalu.

Dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Minggu (22/8), Panglima TNI menyatakan bahwa memiliki makna yang sangat strategis, baik bagi kepentingan TNI maupun kepentingan yang lebih besar lagi yakni berkenaan dengan pertahanan dan keamanan negara. Makolatgab ini berada di atas lahan 26 ribu hektar didukung pembangunannya oleh Pemda Kutai Timur.

"Bagi TNI, latihan dapat diibaratkan sebagai menu utama dan asupan harian yang menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pembinaan prajurit TNI," ujar Panglima TNI.

Rakyat dan TNI, sambung dia, boleh berharap akan hadirnya prajurit-prajurit TNI yang profesional, militan dan handal dengan adanya dukungan fasilitas latihan yang memadai. Panglima TNI juga berharap TNI mampu memberi sekaligus memperkuat daya tangkal yang semakin tinggi dan penting serta strategis dalam perspektif pertahanan dan keamanan nasional.

Kondisi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan daerah, utamanya di sektor ekonomi, kesejahteraan serta meningkatkan mobilitas sosial khususnya sirkulasi arus barang, modal dan jasa secara signifikan yang lebih terjamin keamanannya di Provinsi Kaltim secara keseluruhan. Peresmian makolatgab juga diselingi dengan acara penanaman satu miliar pohon di sekitar area makolatgab.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Presiden Perintahkan Pembahasan Batas Maritim dengan Malaysia

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan percepatan pembahasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia untuk menghindari perbedaan pendapat antarkedua negara.

"Perlu batas maritim (yang jelas) antara Indonesia dan Malaysia," kata Presiden Yudhoyono saat buka puasa bersama dengan sejumlah kader Partai Demokrat di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Minggu malam.

Untuk itu, Presiden Yudhoyono telah memerintahkan menteri terkait untuk mempercepat upaya perundingan dengan Malaysia guna membahas batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

Presiden menegaskan, upaya perundingan dengan Malaysia bisa segera dimulai, tanpa harus menunggu negara itu menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan Singapura.

Saat ini, Malaysia sedang bersengketa dengan Singapura tentang klaim kepemilikan Pulau Batu Puteh. Sengketa itu sedang diproses di Mahkamah Internasional.

Untuk memulai proses perundingan dengan Malaysia, Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan segera menerima laporan dari menteri terkait pada pekan ini, terutama terkait dengan kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh kepolisian Malaysia beberapa waktu lalu.

Presiden Yudhoyono menjelaskan, letak geografis perairan Indonesia sangat rentan karena berbatasan langsung dengan tujuh negara. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mengedepankan upaya diplomasi dengan negara tetangga.

Sumber : ANTARA

Korvet Kelas Sigma V Segera Perkuat TNI AL

Korvet kelas Sigma V 105m

PALU - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan realisasi pembuatan kapal Korvet kelas Sigma V bekerja sama dengan PT PAL akan dipercepat untuk memperkuat sistem pertahanan matra laut.

"Saat ini dalam proses penyelesaian, Insya Allah dalam waktu dekat sudah dapat dioperasikan," kata Panglima Djoko Santoso kepada wartawan di Palu, Jumat malam, usai buka puasa bersama dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng dan petinggi TNI setempat.

Panglima mengatakan ketegangan di perairan Indonesia dengan Malaysia belum lama ini, menjadi salah satu alasan utama mempercepat realisasi proyek pembuatan kapal tersebut.

Ia berharap dengan bertambahnya armada penjaga perbatasan khususnya di kawasan perairan, akan menambah semangat anggotanya dalam menjalankan tugas dan menjadi filter Indonesia.

Menurut dia, dalam penyelesaian kasus sengketa yang tejadi di Selat Malaka, sudah ada kerja sama pertahanan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura yang akan menyelesaikan setiap masalah melalui dialog. "Masalah akan diselesaikan melalui dialog," katanya.

TNI AL Tidak Tambah Jumlah Kapal Patroli Diperbatasan

Sementara itu Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan TNI AL tidak akan menambah jumlah armada kapal patroli di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia.

"Saat ini di Selat Malaka sudah ada tujuh kapal dan di Selat Singapura ada empat kapal yang dioperasikan setiap hari. Dan saya kira jumlahnya sudah cukup," katanya usai melakukan peletakan batu pertama perumahan nondinas TNI AL `Griya Bahari Indah` di desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu.

Menurut dia, kedua negara perlu mempelajari bersama atau duduk dalam satu meja terkait penentuan batasan wilayah terutama di laut tersebut.

Hingga saat ini belum ada kesepahaman antara dua negara sehingga menyebabkan terjadinya beberapa kali kejadian yang menyebabkan hubungan kedua negara memanas.

Apalagi kejadian penangkapan tujuh nelayan Malaysia oleh kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di perairan Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada Minggu lalu (8/8) merupakan wilayah yang belum ada keputusan bersama antardua negara.

Akibatnya, tiga anggota KKP yang mengamankan tujuh nelayan Malaysia justru ditangkap oleh Polisi Malaysia.

Di Sidoarjo, KSAL meresmikan pembangunan 697 unit rumah nondinas TNI AL di Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jatim.

Sumber : ANTARA

Nurul Dituduh Berkhianat

Kapal Selam Scorpene Malaysia Bermasalah

KUALA LUMPUR - Nurul Izzah (30), putri tokoh oposisi Anwar Ibrahim, dituduh berkhianat akibat wawancara yang dimuat di harian Kompas (5/8). Komentar Nurul tentang kapal selam bermasalah yang dibeli Malaysia dari Perancis jadi dasar dakwaan membahayakan keselamatan negara.

Nurul menjawab tuduhan serius itu dalam situs www.freemalaysiatoday.com (FMT). Sementara pihak Angkatan Laut Diraja Malaysia melaporkan Nurul ke Balai Polis Hulu Kelang tanggal 17 Agustus lalu.

Hasil wawancara dengan harian Kompas yang dijadikan dasar tuntutan militer terhadap Nurul adalah keterangan ”...kapal selam itu tidak bisa menyelam dan persenjataan yang dibeli ternyata sudah kedaluwarsa.”

Oleh sebagian media pro-pemerintah, Nurul pun dicap sebagai pengkhianat nomor satu karena menceritakan kondisi kapal selam Kapal Diraja Tunku Abdurahman yang tak dapat menyelam dan persenjataannya sudah kedaluwarsa.

Dalam jawaban di situs FMT, Nurul menjelaskan, keterangan kepada harian Kompas berdasarkan jawaban yang disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia di Dewan Rakyat (parlemen Malaysia) pada 17 Maret 2010 tentang kapal selam tak bisa menyelam.

Sebelum Angkatan Laut Diraja Malaysia mengadukan Nurul ke Polisi Diraja Malaysia, Menteri Pertahanan Ahmad Zahid Hamidi menilai komentar Nurul sudah mencederai citra Malaysia dan membahayakan negara.


KS Scorpene KD Tun Razak

Dituduh demikian, Nurul menjawab tudingan pengkhianat bangsa lebih tepat diarahkan kepada pihak yang membiarkan korupsi merajalela di sektor pertahanan. ”Jika Menteri Ahmad Zahid adalah patriot, kenapa tak mendukung Komisi Anti-Korupsi Malaysia untuk menyelidiki pemberian komisi kepada perusahaan Perimekar Sdn Bhd dari perusahaan Perancis dalam pembelian kapal selam itu yang ditanyakan parlemen tanggal 2 Juli 2010,” kata Nurul.

Kasus korupsi sebesar 114 juta euro (Rp 1,2 triliun lebih) itu tengah disidangkan di Perancis. Perimekar Sdn Bhd adalah perusahaan milik Abdul Razak Baginda, seorang rekan dekat Perdana Menteri Najib Razak.

Nurul menambahkan, seperti diberitakan Bernama (6/8), latihan Angkatan Laut yang dilakukan setahun sekali di Malaysia demi penghematan dari semestinya tiga kali justru lebih membahayakan keselamatan dan keamanan negara.

Ahmad Zahid Hamidi dalam thestaronline.com (19/8) meminta politisi tak memolitisasi isu pertahanan nasional.

Sumber : KOMPAS

Industri Pertahanan Gagal jika Ada Korupsi

JAKARTA - Wakil Presiden Boediono mengingatkan, revitalisasi industri di bidang pertahanan jangan sampai terperangkap dan terjerumus dalam proses serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.

”Jika ada KKN, apa pun yang dilakukan dalam programnya pasti akan gagal,” kata Wapres Boediono saat memberikan pembekalan di hadapan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (19/8).

Menurut Wapres, jika hal itu terjadi, program apa pun yang akan dilakukan pasti tidak akan berjalan sehingga yang akan menjadi korban adalah rakyat.

Dalam acara itu hadir Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan Gubernur Lemhannas Muladi serta 100 peserta PPRA yang berasal dari sejumlah kalangan dan negara.

Di industri pertahanan negara maju, tambah Wapres, saat ini dikenal dengan fenomena atau sindrom military-industrial complex atau semacam persekongkolan kepentingan militer dan industri. ”Jadi, apa pun harus bersih dari KKN. Jangan sampai kita masuk dalam situasi dan fenomena persekongkolan kepentingan militer dan industri tersebut,” ujarnya.

Boediono menambahkan, dalam industri pertahanan, yang harus disiapkan dan dijalankan adalah memperkuat industri pertahanan, menyeleksi alat pertahanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta harus menyesuaikan diri dengan program soft power atau ideologi dan visi bangsa serta program hard power, seperti teknologi dan industri.

”Catatan saya agar revitalisasi industri pertahanan juga berupaya untuk mewujudkan satu mata rantai dalam mendukung industri pertahanan secara sistematis,” kata Wapres.

Korvet Nasional

Dalam pertemuan di Istana Wapres itu juga dilakukan tanya-jawab peserta PPRA dengan Wapres dan Menko Polhukam.

Menjawab pertanyaan peserta PPRA XLIV mengenai nasib program nasional korvet untuk TNI, yaitu pengadaan empat buah korvet—dua akan dibangun di Belanda dan dua lainnya akan dibangun di PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia—Djoko Suyanto mengaku, program itu berhenti di tengah jalan karena ketidaksiapan BUMN strategis dan bukan dari pihak luar.

”Pada waktu sekitar enam tahun lalu, selain soal dana, manajemennya mungkin kebetulan juga kurang baik di PAL, Pindad, dan Dirgantara Indonesia karena situasi saat itu tengah dilanda krisis,” katanya.

Namun, lanjut Djoko, dengan kebijakan baru satu atau dua tahun terakhir ini, program nasional korvet diharapkan bisa berlanjut mengingat kebijakan pendanaan ditetapkan dalam jangka panjang dengan dukungan perbankan nasional. ”Saya kira prosesnya akan terus dilanjutkan. Tidak hanya di PAL, Pindad, tetapi juga di Dirgantara Indonesia. Bahkan, bukan cuma korvet, melainkan juga pesawat dan senjata lainnya,” kata Djoko.

Sumber : KOMPAS

DPR Dukung TNI AU Beli Pesawat Tanpa Awak

JAKARTA - Komisi I DPR mendukung pembentukan skuadron Pesawat Tanpa Awak (UAV) yang akan dibangun TNI AU di Landasan Udara (Lanud) Supadio, Provinsi Kalimantan Barat. Pesawat Tanpa Awak dianggap anggota Dewan sebagai salah satu solusi menjaga perbatasan mengingat adanya tantangan topografi wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

"Kami mendukung adanya skuadron udara pesawat tanpa awak untuk lebih efisien menjaga wilayah perbatasan, khususnya di provinsi Kalimantan Barat," kata Ketua Komisi I DPR RI Kemal Azis Stamboel dalam siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Senin (9/8). Kemal bersama beberapa anggota Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja ke Lanud Supadio, Kalimantan Barat.

Komisi I DPR, menurut Kemal, mendukung adanya rencana mendatangkan Pesawat Tanpa Awak guna mendukung kekuatan udara Republik Indonesia di Provinsi Kalbar. Adapun kekuatan Pesawat Tanpa Awak adalah dapat terbang dengan daya jelajah 300 km dan kemampuan terbang selama 24 jam penuh. Melalui Pesawat Tanpa Awak akan memudahkan TNI untuk melakukan pengamatan dan pengawasan di tengah keterbatasan sarana prasarana dan topografi wilayah perbatasan. Guna mengimbangi pengawasan perbatasan, TNI berencana membeli Pesawat Tanpa Awakd alam waktu dekat.

"Dalam kondisi lapangan yang dimiliki Republik Indonesia itu adalah solusi terbaik untuk mengatasi keberadaan infrastruktur," ujar Kemal.

Radar Pemantau

Secara terpisah, Panglima Komando Sektor (Kosek) IV Pertahanan Udara Nasional Biak, Marsma TNI Hadiyan Sumintaadmadja mengatakan, radar pemantau milik TNI Angkatan Udara (AU) yang akan dibangun di Kabupaten Merauke, Papua, dijadwalkan beroperasi tahun 2011 mendatang, guna memantau aktivitas di udara, termasuk penerbangan di perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea. "Sesuai rencana program kerja Kosek IV Hanudnas Biak diharapkan markas satuan Radar Merauke sudah difungsikan tahun 2011, hingga saat ini berbagai persiapan pembangunan fisik sudah dimulai," katanya.

Letak geografis Kabupaten Merauke yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guunea dan Australia menjadi fokus perhatian pembangunan radar pemantau pesawat udara. Selain satuan radar Merauke, pihaknya juga pada tahun 2011-2012 akan membangun markas satuan radar di Timika, Kabupaten Mimika serta radar di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.

Sementara dalam program jangka panjang Kosek IV Hanudnas Biak, dikatakan Hadiyan, pembangunan satuan radar juga akan dilakukan di Sorong, Ambon dan Jayapura. Menyinggung mengenai kasus pelanggaran udara di wilayah Satuan Radar Biak, menurut Marsekal Pertama Hadiyan, hingga tahun 2009 tidak ditemukan satupun kasus pelanggaran udara oleh penerbangan sipil.

Dibandingkan dengan tahun 2008, lanjut Hadiyan, kasus pelanggaran udara yang dimonitor satuan radar Biak kurang lebih 30 kali, semenara selama tahun 2009 tidak ada. "Dampak dari beroperasinya satuan radar di Biak sangat nyata karena bisa mengawasi penerbangan udara yang melintas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Sumber : SUARA KARYA ONLINE

Penutupan Latihan Bersama Flash Iron 10-2 JECT 2010

BANYUWANGI - Assisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal Laksamana Muda TNI Among Margono(kanan berdiri) menaiki kendaraan anti teror Cheetha usai saat laihan bersama (Latma) dengan sandi "Flash Iron 10-2 JECT 2010" di Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (4/8). Latma Kopaska TNI AL dengan Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy Seals) dengan penghancuran teroris yang menguasai kapal ferri di perairan selat Bali. FOTO ANTARA/Seno S./pd/10.